BPK Temukan Lima Kasus Impor Daging Sapi Yang Langgar Aturan Dan Perizinan

02/04/2013 16:44 02/04/2013 16:44

Jakarta – Sinindo : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan lima kasus impor daging sapi yang diduga melanggar peraturan dan perizinan.

"Terdapat lima kasus impor daging sapi yang diduga melanggar peraturan dan perizinan yang diberikan dengan indikasi tanpa Surat Persetujuan Pemasukan (SPP), memalsukan dokumen invoice pelengkap Persetujuan Impor Barang (PIB), memalsukan persetujuan impor daging sapi, tanpa melalui prosedur karantina, dan mengubah nilai transaksi impor daging sapi untuk dapat membayar bea masuk yang lebih rendah," tutur Ketua BPK Hadi Poernomo di hadapan anggota DPR di Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Secara spesifik, disebutkan dalam laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK, PT IP pada 2010 mengimpor 880,50 ton daging sapi dengan indikasi SPP palsu. PT IP juga diduga memalsukan 40 dokumen invoice pelengkap PIB.

Selain itu, PT KSU diduga memalsukan surat persetujuan impor daging sapi. Ada 21 importir yang diindikasikan telah mengimpor daging dan jeroan sapi sebanyak 22,82 ribu ton tanpa prosedur karantina, serta dua lagi diduga mengubah nilai impor demi bea masuk murah.

Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK Saiful Anwar Nasution mengatakan, kerugian negara akibat pemalsuan belum dibukukan secara detail. "Kami masih akan tindaklanjuti ini dengan (Direktorat Jenderal) Bea dan Cukai," katanya saat konferensi pers.

Saat ini, dugaan pemalsuan tersebut belum secara resmi dilaporkan BPK ke pihak kepolisian. Namun, nantinya pemalsuan tersebut akan ditindaklanjuti oleh baik Ditjen Bea dan Cukai Kementeiran Keuangan dan Polri.

Sebelumnya, Saiful menjelaskan audit BPK tidak berhubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas dugaan suap penetapan kuota impor daging. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pengaturan jatah importasi daging sapi yang berhubungan dengan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. (Evan)

Add comment


Security code
Refresh

H U K U M

N A S I O N A L

E D I T O R I A L



E K O N O M I

E K O N O M I (2)